JAKARTA – Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa (AKKB) mengeluarkan pernyataan sikap keras terhadap Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin. Aliansi yang terdiri dari sejumlah guru besar, dokter spesialis, dan praktisi kesehatan tersebut mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan Menkes dari jabatannya.

Pernyataan ini dipicu oleh tindakan Menkes yang dinilai sewenang-wenang dalam memutasi dan memecat Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K), seorang dokter spesialis jantung anak yang juga dikenal sebagai sosok kritis terhadap kebijakan kesehatan.

Empat Poin Pelanggaran Serius

Dalam dokumen yang tertanggal 17 Februari 2026 tersebut, AKKB menyoroti empat permasalahan utama yang dianggap sebagai cerminan "tangan besi" dalam birokrasi kesehatan:

Pengabaian Proses Peradilan (Due Process of Law): Menkes dinilai memaksakan pemberhentian ASN saat proses hukum (PTUN) masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi: Tindakan Menkes dianggap mengabaikan Putusan MK Nomor 111 yang menegaskan independensi kolegium kedokteran di bawah tingkat Presiden, bukan di bawah kendali langsung menteri.

Pelemahan Independensi Profesi: Mutasi dr. Piprim dinilai sebagai upaya membungkam kebebasan akademik dan tanggung jawab etik profesi.

Disinformasi Publik: Aliansi membantah alasan Menkes yang menyebut pemindahan dr. Piprim karena kekurangan dokter jantung anak di RS Fatmawati. Faktanya, RS tersebut diklaim sudah memiliki jumlah spesialis yang cukup.

Ancaman "Mogok Halus" Tenaga Medis

AKKB memperingatkan bahwa jika langkah korektif tidak segera diambil, kekecewaan di kalangan tenaga medis dapat berujung pada reaksi psikologis dan profesional yang merugikan sistem layanan kesehatan nasional.

"Kekecewaan berlarut bisa muncul dalam bentuk protes terbuka, apatisme, menurunnya partisipasi program pemerintah, hingga keputusan mengambil cuti bersama atau membatasi praktik hanya pada layanan minimal," tulis pernyataan tersebut.

Daftar Tokoh Pendukung

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh 25 tokoh besar di dunia kesehatan dan hukum, di antaranya:

Di akhir dokumen, Aliansi menegaskan bahwa opsi paling konstitusional untuk memulihkan kepatuhan hukum dan marwah konstitusi adalah dengan memberhentikan Budi Gunadi Sadikin dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan.